Hukum Menggunakan Komputer Kantor untuk Kepentingan Pribadi

Di era pandemi ini banyak perusahaan yang mengaktifkan program Working from Home (WFH) bagi para pegawainya. Komputer yang dibawa ke rumah bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi jika aplikasi keamanan di komputer tersebut belum atau sengaja tidak diatur oleh tim IT perusahaan.

Maka sebenarnya bagaimana hukum menggunakan komputer kantor untuk kepentingan pribadi? Jika kita memakainya untuk urusan pribadi sedangkan ada kontrak tertulis untuk tidak boleh digunakan selain urusan pekerjaan, apakah masih boleh?

Bagaimana bila tidak ada peraturan tertulis seperti di atas dan kita menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa merugikan perusahaan, misalkan. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

Dilansir dari Youm7, Majma Buhuts Al-Islamiyah Al-Azhar menerangkan bahwa menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, tidak diperbolehkan syariat. 

Islam mengajarkan, haram hukumnya untuk menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Komisi Fatwa juga menjelaskan bahwa syariat mewajibkan untuk menaati kesepakatan atau kontrak yang sudah ditanda tangani.

Menggunakan fasilitas kantor di luar kepentingan pekerjaan dan menyalahi kontrak yang berlaku, adalah penyimpangan syariat dan haram hukumnya. Terlebih jika digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pendapat di atas diperkuat oleh beberapa hadits, yang pertama diambil dari Sunan Abi Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “(Wajib) bagi orang-orang Muslim untuk mematuhi syarat (atau ketentuan) yang telah mereka buat dan sepakati bersama.” (HR. Abu Dawud)

Komisi Fatwa Al-Azhar juga mengutip sebuah hadits dari Fathul Bari di bab Al-Ihtiyal Al-Amil Liyuhda Lahu:

 وعن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقٍ إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة

Diriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’di ra., berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Dan tidaklah Allah SWT mengambil sesuatu dari seseorang di luar hak mereka kecuali Allah SWT akan mengembalikannya di hari kiamat kelak.”

Dalam penjelasan fatwa mereka, komisi juga mengutip hadits lain dari Abu Hurairah ra.,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

Lebih lanjut, Komisi Fatwa menyarankan bagi pegawai yang sudah terlanjur menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka untuk segera bertaubat. Para pelaku juga dihimbau untuk tidak mengulanginya lagi sampai taubat mereka benar-benar diterima.

Komisi Fatwa Al-Azhar juga mewanti-wanti kepada setiap perusahaan yang mengaktifkan program WFH untuk turut memberikan kompensasi bagi pegawai yang lembur kerja. Dana kompensasi ini harus berlaku bagi setiap pegawai baik yang bekerja on-site di kantor atau off-site alias di Rumah.

Begitu juga seperti yang dilansir dari majalah resmi Al-Azhar, Komisi Fatwa Al-Azhar menyarankan bagi perusahaan untuk memberikan akomodasi seperlunya sebagai biaya perawatan komputer atau laptop yang dibawa para pegawai WFH.

Biaya perawatan laptop atau komputer tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pegawai. Mereka tetap bekerja untuk kepentingan perusahaan, maka sepatutnya perusahaan sebagai pemilik barang memberikan imbalan yang setimpal sebagai biaya perawatan.

Tidak lain karena syariat mengajarkan meski perawatan alat sewa adalah tanggung jawab penyewa, dalam kasus ini pegawai, tetapi biaya perawatan tetap ditanggung oleh pemilik barang yaitu perusahaan.

Di akhir penjelasan fatwanya, Komisi mengutip perkataan Imam Al-Mardawi As-Sa’di, salah seorang ulama Hanbali. Kutipan ini diambil dari bab Al-Syirkah dari kitabnya yang berjudul Al-Insaf fi Ma’rifati Al-Rajih min Al-Khilaf: 

الثَانيةُ: ليس له أنْ يعْمَلَ لغيرِه في مُدَّةِ المُسْتَأْجِرِ، فإنْ عَمِلَ وأضَرَّ بالمُسْتَأْجِرِ، فله قِيمَةُ ما فوَّتَه

Dari matan di atas, Imam Al-Mardawi menjelaskan bahwa seorang pekerja tidak boleh bekerja dengan pihak lain selama masih terikat kontrak. Seorang pegawai di perusahaan A misalnya, tidak boleh bekerja di perusahaan B selama dia masih bekerja di perusahaan A kecuali kontrak antara dia dengan perusahaan A membolehkan bekerja di perusahaan lain.

Pada kenyataannya memang seorang pegawai tidak boleh terdaftar di dua perusahaan yang berbeda karena khawatir bisa membocorkan rahasia perusahaan ke sesama saingan bisnis.

Imam Al-Mardawi dalam matan di atas juga menjelaskan, jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak kontraktor alias perusahaan, maka pegawai tersebut harus siap mengganti biaya kerugian atau  bahaya lain yang menimpa perusahaan. 

Itulah alasan mengapa seorang pegawai yang sedang WFH tidak boleh menggunakan komputer atau laptop perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kalau tidak, dia harus siap menanggung konsekuensi. Wallahu a’lam bis shawab.